I. Pendahuluan: Gugatan Atas Kedaulatan Sumber Daya
Sejarah ekonomi politik dunia mencatat sebuah ironi yang getir, sebuah anomali struktural yang kerap disebut sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam. Benua Afrika yang bergelimang berlian, atau beberapa kawasan di Amerika Latin yang menguasai cadangan minyak raksasa, sering kali menjadi panggung bagi sebuah paradoks: tanahnya subur dan kayanya melimpah, namun rakyatnya hidup dalam jerat kemiskinan yang ekstrem. Kekayaan alam, alih-alih menjadi berkah bagi kesejahteraan kolektif, justru berubah menjadi magnet yang mengundang eksploitasi ekstraktif.
Dalam lanskap komoditas yang bocor ini, kekayaan dikuras habis ke luar negeri, sementara menyisakan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang menganga di dalam negeri. Fenomena ini menggugat kesadaran kita sebagai bangsa. Mengapa karunia geologis yang begitu masif sering kali gagal dikonversi menjadi akselerasi kesejahteraan yang merata? Jawabannya tidak pernah terletak pada apa yang ada di dalam perut bumi, melainkan pada mentalitas dan desain arsitektur kelembagaan yang mengelolanya di atas bumi.
Ketimpangan struktural masa lalu ini memaksa kita untuk melakukan kontekstualisasi filosofis yang mendalam terhadap Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Kalimat “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” adalah kredo suci konstitusi kita. Namun, di tengah dinamika geopolitik ekonomi modern yang bercorak siber dan terkoneksi secara global, kita harus berani mempertanyakan kembali: apa makna sejati dari frasa “dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”?
Apakah frasa tersebut cukup diterjemahkan dengan membiarkan korporasi mengeruk isi bumi lalu negara sekadar memungut pajak dan royalti yang nilainya sering kali dimanipulasi? Jelas tidak. Menyerahkan kedaulatan ekonomi pada mekanisme pasar bebas yang liberal, sembari berharap ada tetesan kesejahteraan (trickle-down effect) yang sampai ke rakyat bawah, adalah ilusi yang fatal. Di era perebutan komoditas kritis dunia, interpretasi atas Pasal 33 harus melompat dari sekadar kepemilikan formalitas di atas kertas (paper truth) menjadi kedaulatan riil di lapangan. Negara tidak boleh absen; negara harus memiliki daya kendali mutlak atas rantai nilai komoditas tersebut dari hulu hingga ke hilir.
Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia kini sedang melancarkan sebuah lompatan struktural yang sangat besar dan mendasar. Paradigma pengelolaan sumber daya ekonomi nasional sedang dirombak secara revolusioner melalui cetak biru kebijakan yang dikenal sebagai Prabowonomics. Langkah strategis ini tidak diambil dengan cara-cara populis yang dangkal, seperti membagikan uang tunai hasil komoditas secara langsung dan konsumtif kepada masyarakat yang justru berisiko memicu inflasi lokal dan mengikis etos kerja.
Sebaliknya, lompatan ini dilakukan melalui sebuah reaktualisasi fundamental dari Ekonomi Pancasila. Di dalam sistem ini, negara menegaskan posisinya bukan lagi sebagai penonton pasif atau sekadar wasit administrasi, melainkan hadir secara nyata sebagai penggerak utama (prime mover) dan anchor (jangkar) perekonomian nasional. Melalui pelembagaan entitas strategis seperti Danantara dan pengetatan jalur perdagangan komoditas, negara mengambil alih kendali penuh atas kapitalisasi kekayaan alam. Tujuannya sangat jelas: mengonversi kekayaan alam yang sifatnya fana dan habis dieksploitasi menjadi instrumen distribusi kemakmuran yang berkeadilan, berkelanjutan, dan lintas generasi bagi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
II. Komparasi Global: Dialektika Model Alaska vs Norwegia
Dalam ikhtiar mencari format ideal pengelolaan kekayaan alam, peradaban ekonomi global menyajikan dua mercusuar tata kelola yang bertolak belakang namun sama-sama memukau: Alaska dan Norwegia. Kedua wilayah ini berhasil menjinakkan kutukan sumber daya alam dengan metodologi yang kontras, menciptakan sebuah dialektika yang sangat kaya bagi perumusan kebijakan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Di satu sisi, kita menyaksikan sebuah eksperimen radikal jaring pengaman sosial di belahan utara Amerika melalui Alaska Permanent Fund (APF) yang diinisiasi sejak tahun 1982. Model Alaska mengusung filosofi The Cash-Flow Dividend, di mana sekian persen dari royalti minyak bumi tidak dimasukkan ke dalam kas rutin pemerintah, melainkan dikumpulkan dalam sebuah wadah dana abadi untuk kemudian dibagikan secara langsung kepada setiap penduduk dalam bentuk dividen tunai tahunan. Ini adalah embrio nyata dari Universal Basic Income (UBI) berbasis komoditas.
Kelebihan utama dari model ini adalah lahirnya rasa kepemilikan psikologis dan ekonomi yang sangat kuat secara langsung (sense of direct ownership) di tengah masyarakat; rakyat merasa memiliki saham langsung atas tanah yang mereka pijak. Distribusi tunai ini terbukti efektif memotong rantai birokrasi dan meminimalisasi ruang korupsi anggaran di tingkat elit. Namun, model ini menyimpan kelemahan struktural yang akut. Menggantungkan likuiditas dompet warga pada komoditas mentah memicu kerentanan ekstrem terhadap volatilitas harga minyak dunia. Ketika harga pasar global anjlok, nilai dividen pun merosot tajam, menciptakan guncangan psikososial. Lebih jauh lagi, guyuran uang tunai secara langsung tanpa diimbangi lonjakan produktivitas barang dan jasa riil berpotensi besar memicu inflasi domestik yang destruktif jika diterapkan dalam skala ekonomi yang besar.
Di sisi lain, Norwegia mengambil jalan sunyi yang jauh lebih kalkulatif dan berorientasi jangka panjang melalui Government Pension Fund Global (GPFG). Berbeda dengan Alaska yang berfokus pada pemenuhan konsumsi hari ini, model Norwegia bersandar pada prinsip The Generational Wealth Valuation. Hasil dari minyak dan gas tidak diguyur ke pasar domestik untuk dibagikan secara tunai, melainkan “diasingkan” dan diinvestasikan kembali ke ribuan saham, obligasi, dan aset real estat internasional di luar negeri.
Langkah ini dirancang sebagai jangkar pelindung makroekonomi guna menangkal Dutch Disease—sebuah fenomena di mana penguatan mata uang akibat berkah ekspor komoditas justru melumpuhkan sektor manufaktur dan pertanian domestik. Norwegia tidak mengubah minyak menjadi uang saku, melainkan mengonversinya menjadi dana abadi raksasa lintas generasi. Dividen dari investasi global inilah yang kemudian ditarik secara terbatas untuk mendanai transformasi kapasitas manusia (human capital), mulai dari jaminan kesehatan kelas satu hingga sistem pendidikan tinggi gratis berkualitas prima. Norwegia menyadari betul bahwa minyak akan habis, namun manusia yang berpengetahuan akan terus memutar roda ekonomi hingga melintasi zaman.
Bagi Indonesia, dialektika dua model ini memberikan pelajaran empiris yang sangat benderang. Replikasi mentah-mentah terhadap model UBI tunai ala Alaska adalah sebuah ketidakmungkinan yang berbahaya (incompatible) jika dihadapkan pada lanskap demografi Indonesia yang mencakup lebih dari 280 juta jiwa. Alaska hanya mengurus sekitar 730 ribu penduduk dengan volume produksi minyak yang masif per kapita. Jika total keuntungan nikel, batubara, dan emas Indonesia dibagi rata ke ratusan juta kepala, nominal yang diterima per individu setiap bulannya akan sangat kerdil dan kehilangan daya signifikansi ekonominya, sementara biaya distribusinya justru akan membebani ruang fiskal.
Sebaliknya, membanjiri pasar domestik dengan likuiditas tunai tanpa dibarengi penguatan struktur produksi hanya akan memicu hiperinflasi yang menggerus daya beli rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan sebuah sintesis kebijakan yang lebih berbobot, berkesinambungan, dan berorientasi jangka panjang. Kita harus mampu menyerap kecerdasan arsitektur dana abadi Norwegia, lalu memodifikasinya secara kontekstual demi membangun ketahanan ekonomi nasional yang mandiri dan bermartabat.
III. Anatomi Hambatan Masa Lalu: Gurita Serakahnomics Dan Ilusi Paper Truth
Sebelum melangkah menuju transformasi arsitektur ekonomi yang berdaulat, bangsa ini harus berani membedah secara jujur anatomi hambatan struktural yang selama dekade terakhir mencengkeram pengelolaan sumber daya alam kita. Di hulu, kita berhadapan dengan gurita Serakahnomics—sebuah mazhab kapitalisme ugal-ugalan yang dijalankan oleh para pemburu rente (rent-seekers). Di hilir, praktik destruktif ini berkelindan dengan penyakit akut birokrasi lama yang menciptakan ilusi administratif bernama paper truth. Dua kombinasi inilah yang menjadi faktor utama mengapa berkah kekayaan geologis Indonesia kerap kali menguap tanpa bekas.
Dekonstruksi terhadap Serakahnomics menyingkap bagaimana nalar bisnis segelintir oligarki dan pengusaha serakah bekerja. Mereka beroperasi dengan mentalitas ekstraktif yang primitif: “gali, keruk, dan jual mentah.” Tidak ada visi jangka panjang untuk membangun nilai tambah di dalam negeri. Lebih parah lagi, para pelaku Serakahnomics ini lihai dalam melakukan gerilya finansial global demi menghindari kewajiban kepada negara. Melalui skema transfer pricing, mereka memanipulasi harga jual komoditas strategis dengan melemparkannya secara murah ke perusahaan cangkang (shell company) milik mereka sendiri di negara suaka pajak, sebelum akhirnya dijual dengan harga pasar riil ke konsumen global. Akibatnya, kontribusi fiskal ke kas negara berupa pajak dan royalti menyusut drastis. Negara dimiskinkan secara sistematis, sementara rakyat di sekitar wilayah tambang hanya diwarisi ampas berupa kerusakan lingkungan yang masif, lubang-lubang maut yang telantar, serta hancurnya ekosistem ruang hidup mereka.
Ironisnya, kejahatan ekonomi ini terstruktur dengan rapi karena berlindung di balik jubah legalitas formal yang disediakan oleh birokrasi lama. Inilah yang disebut sebagai penyakit paper truth—sebuah fenomena di mana segala sesuatu tampak sempurna, patuh, dan menguntungkan hanya di atas lembaran kertas laporan administratif. Di atas meja para pengambil kebijakan, laporan-laporan tersusun secara rigid, angka-angka statistik menunjukkan kepatuhan kuota, dan audit formal menyatakan semuanya berjalan sesuai regulasi. Namun, paper truth ini adalah ilusi yang mematikan. Nyatanya, di balik rapinya tumpukan berkas tersebut, terjadi realitas lapangan yang bertolak belakang: kebocoran finansial yang masif, penyelundupan komoditas melalui jalur-jalur gelap pelabuhan tikus, pemalsuan dokumen kadar tambang, hingga inefisiensi yang akut.
Birokrasi masa lalu terjebak dalam rutinitas formalitas yang mandul, di mana keberhasilan diukur dari ketebalan dokumen laporan, bukan pada validitas dan dampak riil di lapangan. Para birokrat menutup mata terhadap manipulasi sistem karena terjebak dalam kenyamanan koruptif atau ketakutan untuk mendobrak status quo. Konsekuensinya, kedaulatan sumber daya Indonesia tidak lebih dari sekadar retorika administratif. Ruang gelap di antara kenyataan lapangan dan laporan di atas kertas inilah yang selama bertahun-tahun dinikmati oleh para mafia tambang dan kartel ekonomi untuk menguras urat nadi kekayaan Nusantara.
Membongkar gurita Serakahnomics dan meruntuhkan tembok ilusi paper truth bukanlah sekadar urusan pembenahan teknis, melainkan sebuah peperangan eksistensial untuk merebut kembali hak-hak ekonomi rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi.
IV. Prabowonomics: Reaktualisasi dan Manifestasi Ekonomi Pancasila
Ketika gurita Serakahnomics berhasil didekonstruksi dan ilusi paper truth diruntuhkan, bangsa ini memerlukan sebuah doktrin baru yang kokoh sebagai pemandu arah. Doktrin tersebut mewujud nyata dalam Prabowonomics—sebuah gagasan ekonomi-politik yang digagas oleh Presiden Prabowo, yang pada hakikatnya merupakan reaktualisasi radikal dan manifestasi paling sahih dari Ekonomi Pancasila di abad ke-21. Prabowonomics muncul sebagai antitesis langsung terhadap pakem neoliberalisme Barat yang selama ini mendikte bahwa pasar bebas adalah panglima tertinggi dan negara cukup duduk manis di bangku penonton sebagai wasit pasif.
Dalam filosofi Prabowonomics, negara menolak keras posisi pasif tersebut. Negara wajib hadir di garda terdepan, bukan sekadar sebagai regulator yang membuat aturan di atas meja, melainkan bertindak sebagai anchor (jangkar) dan penggerak utama (prime mover) perekonomian nasional. Ketika hajat hidup orang banyak dan cabang-cabang produksi yang penting bagi pertahanan serta kedaulatan bangsa dipertaruhkan, negara tidak boleh menyerahkannya pada volatilitas dan “tangan gaib” pasar (invisible hand). Instrumen kekuasaan negara digunakan untuk menguasai secara mutlak sektor-sektor strategis—mulai dari mineral kritis, energi, hingga hilirisasi komoditas utama. Kehadiran negara sebagai jangkar ini berfungsi sebagai stabilisator sekaligus kompas moral yang memastikan arah gerak ekonomi nasional tidak melenceng dari rel kepentingan nasional, melainkan melompat dari rutinitas ketergantungan menuju kemandirian yang berdaulat.
Secara ideologis, penguasaan kolektif atas aset-aset strategis ini adalah implementasi konkrit dan artikulasi paling nyata dari Sila Kelima: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Keadilan sosial mustahil dicapai jika struktur ekonomi dibiarkan timpang, di mana segelintir elite menguasai kapital sementara mayoritas rakyat terjebak dalam kemiskinan struktural. Melalui tangan negara yang kuat dan bersih, kekayaan alam diubah dari instrumen pengayaan individu menjadi kapital publik yang masif. Penguasaan kolektif ini menjamin bahwa setiap tetes minyak, setiap gram nikel, dan setiap butir batubara yang digali dari bumi Nusantara dikonversi menjadi daya dukung fiskal yang kokoh. Inilah instrumen mutlak untuk mendistribusikan kemakmuran secara merata, membiayai fasilitas publik, meningkatkan kualitas hidup kelas bawah, dan memastikan bahwa tidak ada lagi satu pun tumpah darah Indonesia yang merasa asing di tanah airnya sendiri akibat pemiskinan sistemik.
Langkah besar ini tidak berarti menutup pintu bagi dunia usaha. Prabowonomics mendesain sebuah tata baru yang elegan melalui Harmonisasi Tripartit Baru, sebuah ekosistem ekonomi yang sehat dan seimbang yang melibatkan tiga pilar utama: Negara, Sektor Privat, dan Rakyat. Dalam ekosistem ini, Negara memegang kendali penuh di pusat sebagai regulator sekaligus pengelola dana abadi dan aset strategis melalui kelembagaan seperti Danantara. Di sisi lain, Sektor Privat tetap diberikan ruang yang luas untuk tumbuh, berinvestasi, dan berinovasi. Namun, mereka harus melepaskan watak Serakahnomics kuno dan bertransformasi menjadi mitra produktif yang patuh hukum, transparan, dan taat azas Good Corporate Governance (GCG). Sektor swasta dipaksa tunduk pada kedisplinan nasional demi menciptakan lapangan kerja berkualitas dan transfer teknologi. Sementara itu, Rakyat diposisikan pada tempat yang paling terhormat: sebagai pemilik sah kedaulatan yang tidak lagi sekadar menerima janji manis jaring pengaman, melainkan menerima langsung manfaat kapasitas riil yang dibangun oleh investasi negara. Harmonisasi tripartit inilah yang menjadi fondasi tangguh bagi struktur ekonomi Indonesia yang mandiri, adil, dan berdaya saing global.
(Bersambung…..)